Kejagung Kawal Proyek Peta Dasar Nasional Skala 1:5.000, Nilai Pinjaman ILASPP Capai USD653 Juta
Kejagung Kawal Proyek Peta Dasar Nasional Skala 1:5.000, Nilai Pinjaman ILASPP Capai USD653 Juta
Jakarta, infosumut.co — Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) memperkuat pengamanan pembangunan strategis terhadap proyek penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar 1:5.000 yang dilaksanakan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis yang dipimpin Jamintel Reda Manthovani di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (22/9/2026).
https://infosumut.co/berita-satgas-siri-kejagung-amankan-dpo-kasus-kepabeanan-di-tangerang
Proyek ini mencakup penyediaan peta dasar untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pulau Sulawesi, sebagai kelanjutan dari penyediaan peta dasar wilayah Sulawesi yang telah dilaksanakan pada 2024.
https://infosumut.co/berita-empat-kali-mangkir-dpo-kasus-penipuan-rp250-juta-diamankan-kejari-depok
Jamintel menyampaikan apresiasi kepada BIG atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan RI untuk mengawal proyek yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional tersebut.
Menurut Reda, ketersediaan peta dasar skala besar yang akurat merupakan kebutuhan mendesak karena menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan tata kelola pertanahan.
https://infosumut.co/berita-satgas-siri-kejagung-amankan-dpo-kasus-penggelapan-rp65-miliar-di-maros
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, BIG memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar di Indonesia.
“Ketersediaan peta dasar akurat ini menjadi instrumen vital dalam menyelesaikan sengketa lahan serta mengatasi tumpang tindih perizinan usaha yang selama ini menyandera iklim investasi,” ujar Reda.
https://infosumut.co/berita-lima-tersangka-perkara-tambang-pt-qss-diserahkan-ke-penuntut-umum
Selain pertanahan dan perizinan, peta dasar skala besar juga diperlukan sebagai basis data penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), mendukung mitigasi bencana, memperkuat ketahanan nasional terhadap perubahan iklim, serta menunjang berbagai agenda prioritas pembangunan pemerintah.
https://infosumut.co/berita-bawa-sabu-448g-ih-disergap-satresnarkoba-polresta-deli-serdang
Karena nilai dan dampaknya yang strategis, kegiatan penyediaan peta dasar tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu indikasi Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
ILASPP Didukung Pinjaman Bank Dunia USD653 Juta
Pelaksanaan penyediaan peta dasar periode 2025–2029 merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Proyek tersebut didanai melalui Perjanjian Pinjaman Bank Dunia Nomor 9732-ID dengan total nilai pinjaman mencapai USD653 juta.
Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Komponen 4 yang dikelola BIG mencapai USD298 juta. Anggaran digunakan untuk mendukung empat paket pekerjaan utama, mulai dari pemetaan kawasan urban menggunakan teknologi foto udara dan LiDAR, pemetaan wilayah nonurban menggunakan airborne synthetic aperture radar dan citra satelit resolusi tinggi, penyusunan peta dasar skala menengah dan kecil wilayah Sulawesi, hingga pekerjaan kontrol serta penjaminan kualitas seluruh rangkaian kegiatan.
Kejaksaan Petakan Potensi Kerawanan
Dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Intelijen Kejaksaan Agung melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).
https://infosumut.co/berita-bawa-sajam-dan-molotov-enam-remaja-diduga-hendak-tawuran-di-surbakti
Identifikasi tersebut mencakup potensi persoalan sumber daya manusia, termasuk kemungkinan intervensi dan intimidasi terhadap tim pelaksana. Dari sisi materiil dan aset, potensi kerawanan antara lain berkaitan dengan pengadaan bernilai besar, kompleksitas logistik survei udara yang dilakukan secara serentak di berbagai daerah, ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri, hingga sinkronisasi data antarinstansi.
https://infosumut.co/berita-sipostes-perkuat-transformasi-posyandu-6-spm-di-deli-serdang
Aspek keamanan siber juga menjadi perhatian mengingat proyek tersebut berkaitan dengan pengelolaan data geospasial yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Selain itu, terdapat sejumlah aspek birokrasi dan perizinan yang perlu diperhatikan, antara lain special permit bagi pesawat pemotret udara asing, security clearance, serta izin kerja bagi tenaga asing.
Mengingat cakupan proyek yang meliputi wilayah luas, pengamanan juga melibatkan jajaran intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di berbagai daerah.
Pengamanan Bukan Perlindungan dari Pelanggaran
Jamintel menegaskan bahwa fungsi pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan Kejaksaan bukan berarti memberikan perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hukum.
https://infosumut.co/berita-pemkab-deli-serdang-dukung-pemeriksaan-pendahuluan-bpk-ri
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan proyek ditemukan praktik penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Apabila dalam perjalanan proyek ditemukan adanya praktik penyimpangan, maka pihak yang bersangkutan tetap harus bertanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana,” tegas Reda.
Penandatanganan Pakta Integritas sekaligus menjadi komitmen bersama Kejaksaan dan BIG untuk memastikan pelaksanaan proyek berlangsung secara profesional, transparan dan objektif, serta terbebas dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme maupun transaksi yang tidak sah.
https://infosumut.co/berita-investor-china-jajaki-industri-daur-ulang-di-deli-serdang
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala BIG Mohamad Arief Syafi’i, Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat sekaligus Direktur PIU ILASPP Ade Komara Mulyana, perwakilan Inspektorat dan Biro Hukum BIG, serta Direktur IV Pengamanan Pembangunan Strategis Abdullah Noer Deny bersama jajaran Tim PPS Direktorat IV JAM Intelijen. (*).
Komentar via Facebook