RSUD Haji Amri Tambunan Sukses Lakukan Coiling Aneurisma Perdana
RSUD Haji Amri Tambunan Sukses Lakukan Coiling Aneurisma Perdana
Lubuk Pakam, infosumut.co — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Amri Tambunan sukses melakukan tindakan coiling aneurisma perdana pada pasien stroke.
Dokter Spesialis Bedah Saraf RSUD Haji Amri Tambunan, dr. Ahmad Brata Rosa, M.Ked (BS), Sp.BS, menjelaskan coiling merupakan salah satu tindakan dalam layanan Digital Subtraction Angiography (DSA). Tindakan dilakukan melalui kateterisasi tanpa membuka kepala untuk melihat pembuluh darah otak secara real-time dan menangani aneurisma.
“Alhamdulillah tindakan kemarin berjalan lancar. Cathlab kita juga memiliki teknologi 3D sehingga lebih jelas melihat pembuluh darah dari 360 derajat dan ada juga live 3D. Tidak semua cathlab punya. Kita sudah punya yang terbaru,” jelasnya pada saat seremonial dan expose media Tindakan DSA dan Coiling Pertama di RSUD Haji Amri Tambunan, Senin (10/8/2026).
Selain coiling, cathlab RSUD Haji Amri Tambunan juga mendukung tindakan embolisasi, stenting, dan trombektomi.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan pengembangan layanan tersebut diarahkan untuk menekan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.
“Harapannya satu yang paling jelas, mencegah kecacatan pada pasien-pasien yang menderita seumur hidup agar mereka mampu menghidupi keluarganya, minimal bisa beraktivitas kembali, tidak menjadi beban bagi keluarga dan tidak menurunkan fungsi sosialnya di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, penanganan stroke membutuhkan kecepatan. Karena itu, rumah sakit dan puskesmas perlu memperkuat koordinasi, sementara masyarakat harus mengenali tanda-tanda stroke melalui metode FAST agar pasien segera mendapatkan penanganan. FAST adalah singkatan dari Face drooping yakni wajah turun atau miring sebelah, Arm weakness yakni kelemahan pada satu sisi lengan, Speech difficulty tanda dimana kesulitan berbicara atau cadel, dan Time adalah waktu untuk segera menghubungi bantuan medis darurat.
“Kalau masih bisa ditolong dalam 24 jam, kita harus berupaya,” katanya.
Bupati juga meminta RSUD Haji Amri Tambunan menghitung kebutuhan pembiayaan layanan tersebut. Sambil menunggu skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, Pemkab Deli Serdang akan mengkaji dukungan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu melalui program pemerintah daerah, PAS PULA.
“Sekarang ini kan masih dalam fase running, uji coba awal ini dibiayai oleh Kementerian Kesehatan sampai tiga kasus. Selama menunggu proses di BPJS Kesehatan, kita akan kaji dan bahas bersama bagaimana kalau dimasukkan dalam program PAS PULA juga untuk masyarakat yang berasal dari desil rendah,” tegasnya.
Bupati berharap layanan tersebut dapat membantu pasien stroke kembali beraktivitas dan produktif sehingga tidak menjadi beban keluarga.
“Saya harap tindakan pertama yang sudah sukses ini tetap dilakukan evaluasi agar tindakan kedua dan ketiga bisa lebih baik lagi. Jaga kekompakan tim, karena ini butuh kerjasama yang baik dan selalu ingat tujuannya satu untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu Direktur RSUD Haji Amri Tambunan, Erlinda, mengatakan layanan DSA merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan yang modern dan profesional.
Dengan layanan tersebut, masyarakat Deli Serdang dapat memperoleh layanan diagnostik dan vaskular yang lebih lengkap tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah.
Perwakilan Kementerian Kesehatan, Reza Arfandi, mengapresiasi tindakan coiling perdana yang dilakukan RSUD Haji Amri Tambunan. Menurutnya, stroke merupakan penyakit prioritas yang perlu ditekan angka kematian dan kecacatannya.
“Tujuannya untuk mendekatkan layanan yang sebelumnya bisa diakses di provinsi, tapi sekarang sudah ada di kabupaten,” katanya.
Ia berharap pendampingan dari rumah sakit rujukan terus berjalan hingga RSUD Haji Amri Tambunan mampu memberikan layanan secara mandiri.
Turut hadir Sekretaris Daerah Deli Serdang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3AP2KB, tim penanganan stroke, perwakilan RSUD pengampu dari Pemerintah Provinsi, perwakilan BPJS Kesehatan, puskesmas, dan unsur terkait lainnya. (*).
Komentar via Facebook