Dua PPAT Sumut Gugat Menteri ATR/BPN, Kepmen Perintis 10 Hari Diuji di PTUN Jakarta

Dua PPAT Sumut Gugat Menteri ATR/BPN, Kepmen Perintis 10 Hari Diuji di PTUN Jakarta

• admin ,
• , 07 November 2026

Jakarta, infosumut.co – Gugatan dua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia memasuki tahapan persidangan. Sidang perdana perkara Nomor 380/G/2026/PTUN-Jkt dijadwalkan berlangsung Senin, 16 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan agenda Pemeriksaan Persiapan.

Kedua penggugat masing-masing adalah Dr. Henry Sinaga, SH, SpN, MKn, PPAT dari Kota Pematangsiantar, dan Sonitehe Telaumbanua, SH, MKn, PPAT dari Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Berdasarkan surat panggilan elektronik (e-summons) tertanggal 5 November 2026, PTUN Jakarta memanggil kedua penggugat untuk menghadiri persidangan atas gugatan terhadap Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari.

Gugatan yang didaftarkan pada 4 November 2026 tersebut mempersoalkan sejumlah aspek substansial dalam implementasi kebijakan Perintis 10 Hari, di antaranya mekanisme penandaan lokasi (geotagging) serta proses peralihan hak atas tanah yang objeknya sedang menjadi sengketa di pengadilan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, persoalan tersebut dinilai memiliki dimensi penting, terutama menyangkut kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak yang sedang berperkara.

Salah seorang penggugat, Dr. Henry Sinaga, menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan langkah hukum terakhir (ultimum remedium) setelah upaya penyampaian keberatan dan persoalan secara persuasif kepada pihak tergugat belum memperoleh tanggapan yang signifikan.

Menurut Henry, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara lisan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan PPAT se-Indonesia di Banten pada 24 Agustus 2026. Selanjutnya, pihaknya juga menyampaikan keberatan secara tertulis pada 31 Agustus 2026.

Namun, hingga gugatan diajukan, belum terdapat respons substantif yang dinilai memadai dari pihak Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan diajukannya gugatan ini, pengujian terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut kini memasuki ranah peradilan tata usaha negara. Persidangan di PTUN Jakarta menjadi forum hukum untuk menguji legalitas keputusan yang disengketakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan argumentasi hukumnya.

Perkara ini sekaligus menempatkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah sebagai isu sentral dalam pengujian kebijakan administrasi pertanahan di Indonesia. (*).

Baca berit terkit : https://infosumut.co/berita-henry-sinaga-dan-sonitehe-telaumbanua-uji-legalitas-kebijakan-menteri-atrbpn-di-ptun-jakarta