SEKJEN GEMSOS MADINA DESAK PRESIDEN, SATGAS PKH DAN MABES POLRI TURUN TANGAN

SEKJEN GEMSOS MADINA DESAK PRESIDEN, SATGAS PKH DAN MABES POLRI TURUN TANGAN

SEKJEN GEMSOS MADINA DESAK PRESIDEN, SATGAS PKH DAN MABES POLRI TURUN TANGAN

SEKJEN GEMSOS MADINA DESAK PRESIDEN, SATGAS PKH DAN MABES POLRI TURUN TANGAN! DUGAAN MAFIA KORPORASI PT MMM HARUS DIBONGKAR

Madina, infosumut.co – Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa dan Sosial (GEMSOS) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Muhammad Saleh, mendesak Pemerintah Pusat, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), serta Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik mafia berkedok korporasi yang menjadi sorotan dalam sebuah video dan menyeret nama PT Murni Madina Madani (PT MMM).

Muhammad Saleh menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya menjadi perbincangan di ruang publik. Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan apakah aktivitas dan pengelolaan perusahaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan atau justru terdapat dugaan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami meminta Presiden melalui kementerian dan lembaga terkait, Satgas PKH, serta Kapolri melalui Mabes Polri agar tidak menutup mata. Segera telusuri informasi yang beredar, periksa dokumen perusahaan, legalitas perizinan, status penguasaan lahan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki kendali dan kepentingan di dalamnya," tegas Muhammad Saleh.

Menurut Saleh, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib tunduk pada hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena berlindung di balik badan usaha atau kekuatan modal.

GEMSOS turut mengingatkan sejumlah landasan hukum yang harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum:

1. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 45, 46, dan 47

Mengatur bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat menjangkau pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat korporasi apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

4. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 50.

Mengatur larangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan serta larangan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Pasal 7 menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sementara Pasal 8 mengatur pembentukan Satgas PKH untuk melaksanakan penertiban kawasan hutan.

Saleh menegaskan bahwa apabila informasi dan dugaan dalam video berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan, Satgas PKH harus melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk menelusuri legalitas perizinan dan status kawasan.

"Jangan sampai kawasan yang seharusnya dikelola sesuai aturan justru dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Kami meminta Satgas PKH melakukan verifikasi langsung apabila terdapat indikasi penguasaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan," ujarnya.

GEMSOS MADINA MENYAMPAIKAN EMPAT TUNTUTAN:

1. Mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap aktivitas PT MMM apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

2. Mendesak Satgas PKH menelusuri status lahan, perizinan, penguasaan kawasan, dan potensi kerugian negara apabila terdapat keterkaitan dengan kawasan hutan.

3. Mendesak Kapolri melalui Mabes Polri menginstruksikan jajaran terkait untuk menelaah informasi, mengumpulkan bukti, serta melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.

4. Meminta aparat memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab, termasuk pengurus, pemilik manfaat, maupun pihak yang diduga menjadi pengendali perusahaan, apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.

Lebih lanjut, Muhammad Saleh meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

"Kami tidak sedang menghakimi perusahaan ataupun individu tertentu. Namun, dugaan yang telah menjadi perhatian publik wajib dijawab melalui pemeriksaan yang objektif. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan hasilnya secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, proses tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa GEMSOS akan mengawal persoalan ini dan mendorong transparansi penegakan hukum demi melindungi kepentingan masyarakat serta kekayaan negara.

"Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar. Negara harus hadir. Satgas PKH harus bekerja, Mabes Polri harus bertindak, dan Pemerintah Pusat harus memastikan tidak ada praktik yang merugikan rakyat dan negara dibiarkan begitu saja," tutup Muhammad Saleh. (*).