SMSI Medan : Jangan Intimidasi Pers, Pedagang Diminta Hapus Berita Dugaan Jual Beli Kios

SMSI Medan : Jangan Intimidasi Pers, Pedagang Diminta Hapus Berita Dugaan Jual Beli Kios

SMSI Medan : Jangan Intimidasi Pers, Pedagang Diminta Hapus Berita Dugaan Jual Beli Kios

Medan, infosumut.co – Polemik dugaan jual beli kios Pasar Petisah kembali memanas. Perwakilan keluarga Jusuf Aritonang, Ayu Simaremare, mengaku dipanggil ke kantor PUD Pasar Medan dan diminta meminta maaf serta menghapus pemberitaan terkait dugaan transaksi kios senilai Rp13,7 juta.

Ayu menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan, uang Rp13,7 juta telah diserahkan pada 16 Oktober 2026 kepada oknum pegawai PUD Pasar berinisial MD dan JHR, disertai bukti kuitansi. Namun, kios yang dijanjikan belum juga diberikan.

Ayu mengaku hanya meminta bantuan media untuk mengungkap persoalan yang dialami keluarganya dan memperoleh kepastian atas kios yang dijanjikan.

Menanggapi hal itu, Ketua SMSI Kota Medan, Irwan Manalu, mengecam segala bentuk tekanan terhadap pedagang maupun intervensi terhadap kerja jurnalistik.

Menurutnya, jika ada keberatan atas pemberitaan, pihak terkait seharusnya menggunakan hak jawab dan memberikan klarifikasi, bukan meminta narasumber menghapus berita.

“Wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Pers bekerja berdasarkan informasi, konfirmasi, dan fakta. Jangan intimidasi pers,” tegas Irwan.

Ia mengingatkan, kemerdekaan pers dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, setiap keberatan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik yang berlaku.

Sebelumnya, Pj Sekda Medan, Erfin Fahrurrazi, menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan transaksi tersebut.

Erfin menegaskan, pembayaran kios tidak boleh masuk ke rekening pribadi pegawai karena berpotensi merugikan perusahaan daerah.

Sementara itu, Dirut PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, menyatakan pemberian kios wajib melalui prosedur administrasi direksi dan pembayaran harus disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi.

Hingga kini, dugaan transaksi tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi pihak terkait. (*).