Jampidsus Tekankan Kepemimpinan Visioner dan Komunikasi Publik, Kajari dan Aspidsus Diminta Jaga Kepercayaan Masyarakat

Jampidsus Tekankan Kepemimpinan Visioner dan Komunikasi Publik, Kajari dan Aspidsus Diminta Jaga Kepercayaan Masyarakat

Jampidsus Tekankan Kepemimpinan Visioner dan Komunikasi Publik, Kajari dan Aspidsus Diminta Jaga Kepercayaan Masyarakat

Makassar, infosumut.co – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat serta kemampuan komunikasi publik dalam menghadapi tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan pada kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan berbicara di depan umum bagi para Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari seluruh Indonesia di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas kepemimpinan aparatur sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Jampidsus menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan sekadar agenda pengembangan kapasitas, melainkan bagian dari strategi besar Kejaksaan dalam menyelaraskan kepemimpinan, peningkatan kualitas penanganan perkara, komunikasi publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

“Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum, keberhasilan maupun kegagalan institusi tidak lagi hanya diukur dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari bagaimana hal tersebut dipimpin dan dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Febrie.

Menurutnya, seorang Aspidsus maupun Kajari tidak lagi cukup hanya menguasai aspek teknis penanganan perkara. Seorang pimpinan harus mampu menjadi motor penggerak organisasi yang membangun budaya kerja berintegritas, mampu membaca dinamika lingkungan, berani mengambil keputusan secara tepat dalam situasi yang kompleks, serta memiliki kemampuan menjelaskan kinerja institusi kepada publik secara akurat, proporsional, dan bermartabat.

Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar perkara yang ditangani bidang tindak pidana khusus berkaitan erat dengan penyelamatan aset negara dan pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Jampidsus turut memaparkan sejumlah prinsip penting dalam strategi komunikasi publik yang harus diterapkan seluruh jajaran Kejaksaan. Menurutnya, setiap penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat harus disiapkan sejak awal dengan pesan utama, data pendukung, serta batas informasi yang jelas agar institusi tidak bersikap reaktif maupun defensif ketika isu berkembang di ruang publik maupun media sosial.

“Penyampaian informasi harus menjunjung tinggi integritas dengan tidak berbicara melebihi fakta dan kewenangan hukum yang ada. Narasi yang dibangun harus dikendalikan dengan tenang, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi ketepatan aspek hukumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Febrie menilai kemampuan komunikasi publik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kepemimpinan. Efektivitas seorang pimpinan, kata dia, tidak hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari kemampuan membangun kerja sama tim, menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan terhadap institusi Kejaksaan.

Menutup arahannya, Jampidsus mengingatkan seluruh Kajari dan Aspidsus mengenai tantangan besar yang harus dihadapi bersama, mulai dari meningkatkan produktivitas penanganan perkara di daerah, memperkuat ketahanan komunikasi di tengah derasnya arus informasi digital, hingga memastikan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan tumbuh secara merata di seluruh Indonesia.

“Melalui pelatihan ini, para Kajari dan Aspidsus diharapkan membawa pulang cara pandang baru untuk melahirkan standar kinerja yang tinggi, menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan marwah institusi Kejaksaan di mana pun mereka bertugas,” pungkasnya.

Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kejaksaan untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, dan membangun komunikasi publik yang efektif sebagai fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. (*).