Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Integritas dan Hati Nurani kepada 506 Peserta PPPJ 2026

Jakarta, infosumut.co – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan integritas, moralitas, dan hati nurani sebagai fondasi utama profesi jaksa. Pesan itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 501 calon jaksa dan lima peserta dari unsur TNI dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Dalam pembekalan tersebut, ST Burhanuddin menekankan bahwa menjadi jaksa bukan sekadar perubahan status jabatan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” tegas Jaksa Agung.

Ia mengingatkan, besarnya kewenangan jaksa dalam penanganan perkara harus dikendalikan oleh hati nurani agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Penegakan hukum, menurutnya, tidak cukup mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi harus berpijak pada kejujuran, profesionalisme, kedisiplinan, serta adab dan etika.

Jaksa Agung juga meminta peserta menguasai KUHP dan KUHAP baru secara menyeluruh serta terus meningkatkan kapasitas menghadapi kejahatan modern, termasuk kejahatan teknologi, lintas negara, pencucian uang, dan tindak pidana korporasi.

Selain kompetensi, ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum, menjaga kebugaran, penampilan berwibawa, serta bijak bermedia sosial dan tidak mempertontonkan gaya hidup berlebihan.

Menutup pembekalan, ST Burhanuddin mengingatkan para peserta sebagai calon penerus dan pemimpin Kejaksaan agar menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan publik.

“Jadilah Jaksa yang kehadirannya dapat memberikan manfaat, kewenangannya membawa keadilan, dan tindakannya mencerminkan kehormatan institusi,” pesannya.

Pembekalan ini menegaskan bahwa jaksa masa depan tidak hanya dituntut unggul dalam penguasaan hukum, tetapi juga memiliki integritas, moralitas, dan etika sebagai landasan menjalankan kewenangan penegakan hukum. (*).