HUT APKASI ke-26 di Deli Serdang Tampilkan Strategi Hilirisasi Singkong, Wamendagri Sebut Tantangan Bupati Setara Gubernur

HUT APKASI ke-26 di Deli Serdang Tampilkan Strategi Hilirisasi Singkong, Wamendagri Sebut Tantangan Bupati Setara Gubernur

HUT APKASI ke-26 di Deli Serdang Tampilkan Strategi Hilirisasi Singkong, Wamendagri Sebut Tantangan Bupati Setara Gubernur

Lubuk Pakam, infosumut.co – Kabupaten Deli Serdang memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk memperkuat posisinya sebagai daerah dengan potensi ekonomi unggulan sekaligus mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian tata kelola pemerintahannya.

Dalam rangkaian kegiatan yang digelar di Hall IKM, Kamis 2/7/2026, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, memaparkan strategi hilirisasi komoditas ubi kayu singkong sebagai motor penggerak ekonomi daerah pada Forum Bisnis Daerah Forbisda. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menilai Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten dengan kapasitas APBD besar sehingga tantangan yang dihadapi kepala daerahnya hampir setara dengan seorang gubernur.

Pada Forum Bisnis Daerah yang mengusung tema “Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan”, Bupati Asri Ludin menegaskan bahwa daerah tidak lagi cukup hanya menjadi penghasil komoditas primer, tetapi harus mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

“Deli Serdang memiliki potensi besar menjadi pusat agroindustri ubi kayu di Sumatera Utara. Yang kita bangun bukan hanya sektor hulunya, tetapi juga industri pengolahannya sehingga petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, UMKM berkembang, lapangan kerja bertambah, dan daya saing daerah semakin meningkat,” ujarnya.

Deli Serdang memiliki sekitar 97.500 hektare lahan pertanian, dengan lebih dari 12.400 hektare di antaranya dimanfaatkan untuk budidaya ubi kayu yang tersebar di sejumlah kecamatan. Produksi ubi kayu terus mengalami peningkatan, dari 88.904 ton menjadi 104.137 ton, hingga mencapai 109.310 ton dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Bupati, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harga ubi kayu di tingkat petani yang rata-rata hanya sekitar Rp1.500 per kilogram dapat meningkat hingga sekitar Rp36.000 per kilogram setelah diolah menjadi keripik. Keuntungan bersih usaha pengolahan pun diperkirakan mencapai sekitar Rp7.200 per kilogram.

Saat ini, Deli Serdang memiliki 186 unit usaha keripik ubi kayu dan 99 unit usaha opak tradisional. Bahkan, salah satu pelaku UMKM, UD Kreasi Lutvi, telah berhasil menembus pasar ekspor ke Malaysia dan Korea Selatan.

Untuk memperkuat sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong penyediaan bibit unggul, pembangunan jalan usaha tani, penguatan kelompok tani, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat KUR, pembangunan Rumah Produksi Bersama, hingga perluasan akses pemasaran produk UMKM.

Ke depan, Pemkab Deli Serdang menargetkan peningkatan nilai tambah produk ubi kayu sebesar 40 persen, memperluas sentra produksi ke 10 kecamatan prioritas, serta meningkatkan jumlah UMKM olahan ubi kayu tersertifikasi dari 120 menjadi 300 unit usaha aktif.

Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan tiga nota kesepahaman MoU, termasuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pengendalian inflasi melalui perdagangan antardaerah.

Sementara itu, pada Dialog Otonomi yang masih menjadi rangkaian HUT APKASI ke-26, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari penyesuaian transfer ke daerah, dinamika geopolitik global, hingga tuntutan percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri mengelompokkan pemerintah daerah dalam lima kategori berdasarkan kondisi APBD dan kualitas pelayanan publik. Deli Serdang dinilai masuk dalam kategori survivor sekaligus transformer, karena mampu mempertahankan postur APBD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Menurut saya, Deli Serdang masuk kategori survivor dan transformer. Artinya, di tengah berbagai macam ujian saat ini, Deli Serdang berhasil mempertahankan postur APBD-nya sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Bima Arya.

Ia juga mengungkapkan hanya sekitar 30 kabupaten di Indonesia yang memiliki kapasitas APBD sangat besar. Karena itu, para bupati di daerah tersebut menghadapi tanggung jawab yang hampir setara dengan gubernur.

“Kurang lebih ada 30 bupati yang ‘berasa gubernur’ karena APBD yang dikelola sangat besar. Tanggung jawabnya tentu juga semakin besar untuk memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain mengapresiasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB Deli Serdang yang telah mencapai sekitar 70 persen, Bima Arya mengingatkan pentingnya tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah harus didukung aparatur sipil negara ASN yang berkualitas.

Ia mengungkapkan masih sekitar 33 persen ASN di Indonesia berpendidikan di bawah strata satu S1, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak. Zudan juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan keleluasaan kepada kepala daerah menerapkan manajemen talenta serta melakukan evaluasi, mutasi, maupun rotasi pejabat secara lebih cepat berdasarkan capaian kinerja.

Rangkaian kegiatan HUT APKASI ke-26 tersebut menjadi ajang bagi Deli Serdang untuk menunjukkan komitmennya membangun ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi komoditas pertanian, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas birokrasi sebagai fondasi menuju daerah yang semakin maju dan berdaya saing. (*).