Sidang Perdana Gugatan Dua PPAT terhadap Menteri ATRBPN, Hakim Minta Kelengkapan Berkas
Sidang Perdana Gugatan Dua PPAT terhadap Menteri ATRBPN, Hakim Minta Kelengkapan Berkas
Jakarta, infosumut.co – Sidang perdana gugatan dua Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Menteri ATR/BPN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (16/11/2026), memerintahkan para penggugat memperbaiki gugatan dan pihak tergugat melengkapi berkas.
Penggugat, Dr. Henry Sinaga, SH, SpN, MKn, PPAT Kota Pematangsiantar, dan Sonitehe Telaumbanua, SH, MKn, PPAT Kabupaten Nias, menggugat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026 tentang Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari.
Gugatan bernomor 380/G/2026/PTUN-Jkt tersebut antara lain mempersoalkan pelaksanaan geotagging serta peralihan hak atas tanah yang objeknya sedang berperkara di pengadilan.
Sidang ditunda hingga 30 November 2026 untuk memberi kesempatan kedua pihak melengkapi persyaratan.
Henry Sinaga menyebut gugatan ini sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah persoalan tersebut disampaikan secara lisan dalam Rakernas Ikatan PPAT di Banten, 24 Agustus 2026, dan secara tertulis pada 31 Agustus 2026, namun belum memperoleh respons signifikan dari pihak tergugat. (*).
Komentar via Facebook