Perkuat Penegakan Hukum di Laut, Tiga Kejati Teken Kerja Sama Strategis dengan TNI AL di Belawan

Perkuat Penegakan Hukum di Laut, Tiga Kejati Teken Kerja Sama Strategis dengan TNI AL di Belawan

Perkuat Penegakan Hukum di Laut, Tiga Kejati Teken Kerja Sama Strategis dengan TNI AL di Belawan

Belawan, infosumut.co – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Riau, dan Aceh resmi menjalin kerja sama strategis dengan TNI Angkatan Laut untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum di wilayah laut, termasuk penanganan tindak pidana dan perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil maupun militer.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Aula Jos Sudarso, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I, Belawan, Jumat (16/10/2026).

Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana bersama Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., dan Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., mengawali kegiatan dengan memimpin apel gabungan yang diikuti personel TNI AL, Korps Marinir, jajaran kejaksaan, serta pejabat utama masing-masing institusi.

PKS tersebut mencakup pertukaran data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum, koordinasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, dukungan personel dan sarana prasarana, hingga pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara bagi Kodaeral I.

Kerja sama juga mengatur koordinasi teknis dan nonteknis dalam penyidikan, penuntutan, serta penanganan perkara koneksitas, termasuk sosialisasi perkembangan hukum dan pembagian pemahaman mengenai kewenangan masing-masing institusi.

Komandan Kodaeral I Laksda TNI Deni Septiana menegaskan komitmen TNI AL untuk mengawal penegakan hukum di laut melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin bersama Kajati Aceh dan Riau menekankan pentingnya implementasi konkret atas perjanjian tersebut agar sinergi kelembagaan mampu mendukung penegakan hukum yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Jaksa Agung RI dan Panglima TNI di Jakarta. Implementasinya diharapkan memperkuat koordinasi lintas institusi, terutama dalam menghadapi tindak pidana di wilayah laut serta perkara yang membutuhkan mekanisme penanganan koneksitas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat utama Kodaeral I, Asisten Pidana Militer Kejati Sumut Kolonel TNI Lukas Sambiono, S.H., M.H., jajaran Aspidmil Kejati Riau dan Aceh, Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumut Dr. Muhamad Ilham Samuda, serta sejumlah kepala kejaksaan negeri di wilayah Sumatera Utara. (*).