KPK Bongkar Dugaan Suap Audit BPK di Muara Enim, Lima ASN BPK Terjaring OTT

admin ,
, 11 Juni 2026

Jakarta, infosumut.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana suap yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison.

Temuan tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta dan Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan lima ASN BPK yang diduga terkait dengan aliran dana suap untuk memengaruhi hasil pemeriksaan audit.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa sebagian uang yang ditemukan dalam perkara ini diduga digunakan untuk menyuap pihak BPK terkait temuan audit pada proyek pengadaan smart board atau smart TV di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

“Sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/6/2026).

KPK menduga dana suap tersebut berasal dari aliran uang yang diterima Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta. Dugaan pemberian itu berkaitan dengan upaya menghilangkan atau memengaruhi temuan audit atas proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan yang diperiksa BPK.

Dalam konstruksi perkara, Bupati Muara Enim, Edison, diduga memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani, untuk membuat rekening atas nama pihak lain guna menyamarkan aliran dana dari rekanan proyek.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa Abi Nurwardani diduga menerima uang tunai sebesar Rp500 juta dari Cory Erin Hardi yang berkaitan dengan proyek pengadaan smart board tahun anggaran 2025.

“Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya,” kata Taufik.

Saat ini, KPK masih mendalami aliran dana dan peran para pihak yang terlibat, termasuk dugaan suap kepada oknum auditor BPK. Pengusutan dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh jaringan penerima dan pemberi suap dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh dugaan praktik korupsi yang tidak hanya melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. (*).