Kejaksaan Rumuskan Tata Kelola AI, Perkuat Akuntabilitas Intelijen Hukum

Kakarta, infosumut.co – Kejaksaan RI mulai merumuskan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem guna mendukung penegakan hukum modern, adaptif, dan akuntabel.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” yang digelar Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL), Kamis (12/11/2026), secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan.

FGD ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX LAN 2026 yang diprakarsai Direktur V JAMINTEL, Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum.

Dalam sambutan JAMINTEL Reda Manthovani yang dibacakan Plt. Sekretaris JAMINTEL Sarjono Turin, S.H., M.H., ditegaskan bahwa pemanfaatan AI merupakan kebutuhan strategis dalam modernisasi tata kelola pemerintahan dan penguatan reformasi hukum.

AI di lingkungan Kejaksaan diarahkan untuk mendukung otomatisasi administrasi, analisis big data, penyusunan dokumen hukum, serta sistem pendukung keputusan dan pelaporan intelijen.

Namun, JAMINTEL mengingatkan bahwa pemanfaatan AI dalam penegakan hukum memiliki risiko serius, mulai dari kesalahan analisis, bias algoritma, manipulasi informasi hingga kebocoran data rahasia yang berpotensi mengancam HAM dan supremasi hukum.

“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” tegasnya.

JAMINTEL menekankan, AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan (decision support system), bukan pengganti tanggung jawab manusia. Setiap hasil analisis wajib diverifikasi personel, sementara penyalahgunaan AI maupun kelalaian verifikasi yang menimbulkan kerugian hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etik, perdata, dan pidana.

Penyusunan pedoman tersebut juga didorong melalui sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi terkait guna memperkuat tata kelola, mitigasi risiko, dan literasi digital aparatur.

FGD dihadiri unsur Kementerian Komunikasi dan Digital, akademisi, jajaran pejabat JAMINTEL, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta, serta para Kajari se-Jabodetabek. Sementara jajaran intelijen Kejaksaan dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.

Melalui Jaksa Intelligence Ecosystem, Kejaksaan menargetkan pemanfaatan AI yang aman, bijak, dan akuntabel sebagai fondasi penegakan hukum modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045. (*).