Jam Intel Kawal Tiga Proyek Ikan Senilai 22,12 Triliun

Jam Intel Kawal Tiga Proyek Ikan Senilai 22,12 Triliun

Jam Intel Kawal Tiga Proyek Ikan Senilai 22,12 Triliun

Jakarta, infosumut.co – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) mengawal tiga program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp22,12 triliun guna memastikan pelaksanaannya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Pengawalan melalui Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) tersebut ditandai dengan Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).

JAM INTEL Prof. Reda Manthovani mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan pemetaan, proyek tersebut telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan. Namun, sejumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) tetap harus diantisipasi sejak awal.

Risiko tersebut antara lain pungutan liar, konflik sosial, persoalan status lahan, pencurian material, hambatan perizinan, hingga potensi terbengkalainya aset setelah pembangunan.

Adapun tiga program yang dikawal meliputi pengembangan budi daya ikan darat Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di enam provinsi dengan target 1.500 lokasi, program Mina Padi seluas sekitar 1.000 hektare di lima provinsi, serta revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat seluas 14.090,38 hektare di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Program Mini RAS diarahkan untuk mendukung swasembada protein dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara revitalisasi tambak difokuskan pada pengembangan komoditas ikan nila salin.

Direktur IV JAM INTEL Abdullah Noor Denny menjelaskan, pengawalan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PPS dari KKP.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budi Daya Tb. Haeru Rahayu dan Irjen KKP Ade Tajudin Sutiawarman menyambut baik dukungan Kejaksaan dalam memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari berbagai hambatan.

Reda menegaskan, seluruh pelaksana, kontraktor, termasuk PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, serta jajaran Kejaksaan di daerah harus memperkuat koordinasi dan menjaga integritas.

Pengawalan ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. (*).