Deli Serdang Terima 495 Miliar TKD, Asri Ludin Sumbang 50 Miliar ke Aceh Timur

Deli Serdang Terima 495 Miliar TKD, Asri Ludin Sumbang 50 Miliar ke Aceh Timur

Deli Serdang Terima 495 Miliar TKD, Asri Ludin Sumbang 50 Miliar ke Aceh Timur

Lubuk Pakam, infosumut.co – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memaparkan pemanfaatan Tambahan Transfer Khas Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 kepada Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan berlangsung di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (13/7/2026).

Deli Serdang menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang dikunjungi tim dalam agenda pemantauan ini. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan berharap dana tersebut mempercepat pemulihan pascabencana dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap dana tambahan TKD ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," ujarnya didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo.

Sekretaris Daerah Dedi Maswardy menjelaskan total dana yang diterima mencapai Rp495 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebesar Rp50 miliar disalurkan ke Kabupaten Aceh Timur atas arahan pusat sebagai wujud solidaritas.

Dalam pertemuan yang diikuti secara virtual Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni, Pemkab juga memaparkan perkembangan penggunaan dana dan berharap tim dapat meninjau langsung lokasi pekerjaan yang telah selesai. Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga memberikan apresiasi atas kemajuan Deli Serdang. 

"Daerah ini termasuk yang paling cepat bertransisi normal. Sembilan jembatan selesai diperbaiki, dan 77 warga rumahnya rusak berat sudah ditetapkan menerima hunian tetap," jelasnya.

Dari 36 indikator pemulihan, tersisa enam yang harus diselesaikan: pemulihan pertanian-perikanan, santunan korban meninggal, bantuan hidup, perabot rumah tangga, dan pemulihan ekonomi.

Kastorius mengingatkan dana segera direalisasikan sesuai aturan dan akuntabel. Bencana akhir tahun lalu berdampak di 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, sehingga kunjungan tim bertujuan memastikan dana tepat sasaran.

Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah diminta terus mengawasi pelaksanaan. "Pemulihan harus selesai cepat, tepat sasaran, dan akuntabel demi masyarakat," pungkasnya. (*).