Buka PKP 2026, Harli Siregar Tegaskan Badiklat Harus Jadi Mercusuar Perubahan Kejaksaan RI

Buka PKP 2026, Harli Siregar Tegaskan Badiklat Harus Jadi Mercusuar Perubahan Kejaksaan RI

Buka PKP 2026, Harli Siregar Tegaskan Badiklat Harus Jadi Mercusuar Perubahan Kejaksaan RI

Jakarta, infosumut.co – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026 bukan sekadar agenda pengembangan kompetensi aparatur, melainkan instrumen strategis untuk mencetak pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, dan mampu mengakselerasi transformasi Kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan tersebut disampaikan Harli saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim), Kamis (30/7/2026).

Pembukaan pelatihan berlangsung secara daring dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI. Upacara dipimpin Kepala Bidang Penyelenggara Pusdiklat Mapim Zulkarnain Nasution, S.H., M.H., sebagai Wira Upacara, dengan Afrijal Chair, S.H., M.H., selaku Komandan Upacara.

Dalam arahannya, Harli mengatakan Indonesia kini memasuki fase pembangunan jangka panjang melalui RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, Badiklat Kejaksaan RI dituntut mengambil peran strategis dalam menyiapkan aparatur yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks sekaligus mendukung pelaksanaan visi pembangunan nasional.

“Transformasi Badiklat tidak lagi sebatas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Badiklat harus menjadi penggerak pengembangan kapabilitas institusional Kejaksaan yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier aparatur,” tegasnya.

Menurut Harli, arah kebijakan Badiklat kini berfokus pada transformasi berkelanjutan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang menyelaraskan kualitas pendidikan dengan kebutuhan riil organisasi. Pendekatan tersebut menjadi fondasi dalam menyiapkan sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional, modern, dan mampu menghadapi dinamika penegakan hukum di era digital.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Badiklat agar memaknai Perintah Harian Jaksa Agung RI, khususnya mengenai peran pembinaan, pengawasan, dan Badiklat sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas Kejaksaan.

“Badiklat harus menjadi mercusuar perubahan. Kita harus melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki visi besar, keberanian moral, ketajaman analisis, kemampuan membangun kolaborasi, serta penguasaan teknologi digital dalam setiap proses penegakan hukum,” ujar Harli.

Menurutnya, transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan kelembagaan, mempercepat tata kelola penanganan perkara, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Harli juga mengingatkan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas kepemimpinan aparatur Kejaksaan.

“Pelatihan ini adalah proses pembinaan yang komprehensif untuk meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, etika, dan integritas sebagai bekal dalam pengembangan karier maupun penugasan strategis di masa depan,” katanya.

PKP Tahun 2026 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022. Pelaksanaannya menggunakan metode blended learning yang memadukan pembelajaran mandiri, e-learning, dan pembelajaran klasikal di Kampus A Badiklat Kejaksaan RI.

Harli menjelaskan, pelatihan tersebut dirancang untuk membentuk pejabat pengawas atau Eselon IV yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional melalui penguatan integritas, kemampuan perencanaan, kolaborasi, inovasi, serta optimalisasi sumber daya organisasi.

Menutup arahannya, Harli menginstruksikan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan beserta seluruh widyaiswara dan fasilitator menerapkan sistem penjaminan mutu secara ketat pada setiap tahapan pelatihan agar seluruh peserta memperoleh kompetensi kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Saya yakin Saudara mampu mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan disiplin, dedikasi, dan integritas. Di pundak Saudara estafet kepemimpinan Kejaksaan akan diteruskan. Jadilah pemimpin yang amanah, profesional, dan senantiasa menjaga kehormatan Kejaksaan Republik Indonesia,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Dr. Tengku Rakhman, melaporkan bahwa PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 diikuti pejabat Eselon IV dari berbagai satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh Indonesia.

Pelatihan berlangsung mulai 30 Juli hingga 20 November 2026 dengan metode blended learning sebagai bagian dari strategi Badiklat Kejaksaan RI dalam menyiapkan pemimpin operasional yang profesional, adaptif, berintegritas, dan siap menjawab tantangan penegakan hukum di masa mendatang. (*).