Deli Serdang, infosumut.co – Puluhan Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Deli Serdang mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Lubuk Pakam di Jalan Medan-Lubuk Pakam, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, pada Selasa (03/12/2024) sekitar pukul 15.00 WIB.
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait dugaan pemotongan anggaran dana kapitasi sebesar Rp.936 juta yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh BPJS Kesehatan kepada seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang.
Para Kepala Puskesmas mengungkapkan kekecewaan, hingga petang pihak BPJS tampak enggan memberi klarifikasi.
Situasipun sempat memanas ketika salah satu perwakilan BPJS Kesehatan bernama dr. Riska, dia disebutkan turun dari lantai atas.
Kemudian kehadiran diapun saat memberi tanggapan perihal potongan dana kapitasi yang disoal justru menimbulkan ketegangan, dianggapnya persoalan pemotongan yang dibilang sepihak itu adalah tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Deli Serdang.
“Kami meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Kalau tidak, ini bisa menjadi temuan dugaan korupsi yang berdampak besar bagi seluruh puskesmas di Deli Serdang,” ujar salah satu Kepala Puskesmas.
Beberapa saat situasi memanas antara para Kapus dan pihak BPJS, Dinas Kesehatan kemudian tiba dilokasi meredakan situasi.
Seketika, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dr. Erizal Kaban hadir untuk meredam suasana.
Dalam pertemuan tersebut, Kaban pun tampak menunjukkan ketidakpuasan atas surat BPJS Kesehatan yang diterima pihaknya.
“Surat ini tidak masuk akal..! Kalian di BPJS jangan main-main dengan kami. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” tegas dr. Erizal dan membanting surat tersebut di depan para Kepala Puskesmas dan perwakilan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Kepala BPJS Kesehatan dr. Zoni Anwar Tanjung dinilai tidak kooperatif dan transparan dalam menyelesaikan persoalan pemotongan anggaran dana kapitasi yang menjadi persoalan bagi para Kapus.
“Saya sudah berulang kali menghubungi dr. Zoni, bahkan sampai puluhan kali, tapi dia tidak pernah mau mengangkat telepon saya,” ucapnya bernada kesal.
Setelah perdebatan panjang, akhirnya para pihak sepakati untuk membawa persoalan itu ke-Komisi IV DPRD Deli Serdang agar dibuka forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), tentu akan melibatkan pihak BPJS Kesehatan, seluruh Kepala Puskesmas, dan Dinas Kesehatan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan Lubuk Pakam dr. Zoni Anwar Tanjung ketika dimintai tanggapannya oleh media ini, melalui juru bicaranya Rahman Cahyo mengatakan persoalan tersebut bermula para Kapus keberatan dipotong dana kapitasi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Mulanya kami (BPJS Lubuk Pakam) mengirimkan surat pemberitahuan bahwa terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait adanya data peserta JKN ganda, tidak sepadan dan yang telah meninggal dunia, atas dasar itu BPJS memberitahukan adanya kelebihan bayar kepada sejumlah Puskesmas yang terdata kepesertaannya, maka kebijakannya BPJS melakuka pemotongan secara cicil atas dana kapitasi yang disoal para Kapus itu,” terang Cahyo via panggilan whatsapp.
Cahyo juga membantah jika pihaknya telah melakukan pemotongan sepihak oleh BPJS, namun demikian dia mengaku BPJS benar melakukan pemotongan dengan cara cicil beralasan dana kapitasi tahun 2021-2022 yang lebih bayar karna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap peserta JKN di Puskesmas ditemukan ketidaksesuaian data peserta, seperti data peserta JKN ganda, tidak sepadan dengan KTP dan meninggal dunia. (*).
